KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PARTAI BULAN BINTANG

Oleh : Ir. Nizar Dahlan, M.Si.

Dalam perjalanan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik yang lahir dalam era reformasi adalah suatu keharusan bahwa persoalan administrasi kepartaian dan peran kepemimpinan partai menjadi sangat penting untuk dibahas, sebagai salah satu mata rantai dalam revitalisasi dan membangun kompetensi kepemimpinan PBB.

Menghadapi perubahan yang berlangsung saat ini, harus disadari bahwa dalam tatanan masyarakat telah terjadi perubahan yang sungguh-sungguh sangat besar. Asumsi-asumsi yang muncul di abad XX telah berubah dengan sangat radikal. Sifat dan tuntutan masyarakat semakin kompleks, dan dengan laju perubahan yang sangat cepat seakan tidak dapat diimbangi dengan kemajuan pranata sistem pemerintahan. Gaya manajemen yang dahulu masih mengandalkan system informasi melalui face to face communication yang bersifat fisik, saat ini sudah dianggap sangat tertinggal dan digantikan dengan akses informasi berkecepatan tinggi sebagai implikasi pendaya-gunaan teknologi informasi. Singkatnya, perubahan dalam tataran masyarakat dunia juga telah melanda Indonesia yang suka atau tidak suka harus disikapi oleh partai sebagai tantangan dalam memberikan pelayanan pada masyakarat.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita dapat memaknai perubahan tersebut dalam meningkatkan kinerja organisasi partai. Pater Drucker di awal 1960-an dalam bukunya “The Post Capitalis Society” 9Kasim, 1998) telah memperingatkan kita semua bahwa perubahan nyata yang dipersepsikan saat ini merupakan perubahan system kapitalis (Barat) menjadi sistem post-kapitalis, dimana capital (modal), sumberdaya alam, serta sumberdaya manusia tidak lagi dianggap sebagai unsur produksi utama. Dalam masyarakat post-kapitalis, yang dianggap sebagai sumber produksi utama adalah pengetahuan (knowledge). Dengan demikian yang memberikan nilai tambah adalah seberapa besar inovasi dalam mempengaruhi perubahan itu.

Administrasi partai sebagai sistem yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan partai tidak dapat terhindar dari pengaruh perubahan dalam berbagai bidang, diantaranya melalui reformasi yang menyentuh unsur dan komponennya secara sistematis dan terencana.

Berkaitan dengan sifat perubahan seperti telah disebutkan di atas, secara teoritis dikenal ada dua alternative pendekatan dalam upaya pengukuhan akselerasi reformasi administrasi (Lee, 1997). Pendekatan pertama adalah pendekatan dari atas ke bawah (top-down) yang ditandai dengan kegiatan reorganisasi, restrukturisasi, pelangsingan (down sizing), manajemen program efisiensi, serta program re-engineering. Semua perubahan yang dibangun dengan pendekatan dari atas ke bawah tersebut pada prinsipnya sangat sulit untuk merubah budaya organisasi, yang juga berarti ada kendala dalam percepatan perubahan. Sedangkan pendekatan kedua adalah bottom-up, dimana pada pendekatan ini percepatan perubahan diharapkan tumbuh dengan cepat melalui kesadaran baru akan perubahan secara konstruktif karena melibatkan lebih banyak unsur-unsur administrasi. Pendekatan kedua ini membutuhkan imajinasi, kegigihan, dialog dan spirit untuk berubah dari anggota partai. Semua kebutuhan tersebut dapat dibangun melalui pendekatan yang disebut dengan pendekatan Learning Organizations (Serge, 1996). Organisasi pembelajaran berarti semua anggota organisasi partai secara berkesinambungan meningkatkan kompetensinya melalui semangat untuk belajar bersama.

Dari dua pendekatan di atas, tentu belumlah memadai. Untuk mengakselerasi perubahan, dibutuhkan adanya agenda yang lebih focus agar harapan masyarakat terhadap peran partai dapat tercapai seperti bagaimana peran partai dapat mendorong terciptanya kehidupan politik dan demokrasi yang lebih sehat, berkepribadian dan bermartabat serta mendorong keterbukaan dan aksesibilitas masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam membahas kompetensi kepemimpinan partai, banyak aspek kepemimpinan yang saat ini merupakan salah satu unsur penyebab lambannya gerak administrasi kepartaian dalam mengantisipasi perubahan. Hal ini terkait dengan rendahnya dukungan organisasi partai terhadap kesempatan yang diberikan kepada kader partai, baik secara individu maupun kelompok untuk menciptakan dan membangun akumulasi kekuatan partai secara sistematik. Sehubungan dengan itu, tampaknya inovasi belum menjadi sebuah budaya dan ukuran kerja, karena sebenarnya inovasi dapat menjadi penting dan penentu bagi penciptaan kondisi yang mendukung upaya peningkatan peran organisasi partai. Di dalam partai belum terbangun spirit leading of changes, akibatnya perubahan melalui inovasi menjadi sangat tertinggal (Husaini, 1999). Inovasi organisasi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana organisasi itu memfasilitasi semua anggotanya untuk belajar dan terus menerus mengubah dirinya (White, Hodgson & Craine, 1997 : 151). Selain itu, kompetensi kepemimpinan juga akan sangat tergantung pada metode pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM). Metode yang dimaksud adalah keterkaitan antara strategi pengembangan dan perencanaan karir.

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa antara perencanaan karir dan program pengembangan kompetensi kepemimpinan melalui pendidikan dan pelatihan, sering kali tidak berjalan bersamaan. Akibatnya adalah strategi pelatihan yang telah dijalankan sesuai program akan mengalami dilemma, karena banyak kader yang telah mendapatkan pelatihan dengan kompetensi yang telah disiapkan, belum sepenuhnya didayagunakan secara baik berdasarkan kerangka pengembangan kader. Proses pembenahan kompetensi kepemimpinan diperlukan sebuah upaya sistematis dengan tidak hanya mendorong kemampuan dan kapasitas manajerial saja, tetapi juga perlu dikembangkan kapasitas leadership. Keduanya merupakan konsep yang berdiri sendiri, namun antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sangat erat dan bahkan sulit untuk dipisahkan, walaupun diakui bahwa konsep pemimpin dan manajer memiliki perbedaan. Beberapa ahli berusaha untuk menjelaskan letak perbedaannya, yaitu Pertama, Pemimpin adalah orang yang melakukan hal-hal benar sedangkan manajer adalah orang yang melakukan hal-hal dengan benar. Kedua, Pemimpin sangat terkait dengan wawasan, reaksi, tujuan, sasaran, itikad dan efektifitas, sedangkan manajer sangat terkait dengan cara melakukan, efisiensi dan aktivitas sehari-hari.

Bennis (1998) telah menyusun seluruh daftar perbedaan antara manajer dengan pemimpin sebagai berikut: Pertama, manajer mengurusi administrasi dan pemimpin membuat motivasi; Kedua, manajer memelihara dan pemimpin mengembangkan; Ketiga, manajer focus pada system dan struktur sedangkan pemimpin fokus pada orang; Keempat, manajer mengandalkan pengendalian dan pemimpin mengilhamkan kepercayaan; Kelima, manajer lebih berorientasi jangka pendek dan pemimpin lebih fokus pada pertanyaan apa dan mengapa; Keenam, manajer pandangannya tertuju pada lini dasar dan pemimpin pandangannya tertuju pada cakrawala.

Apapun perbedaan antara manajer dan pemimpin, selayaknya dapat dipahami bahwa tanggung jawab berat yang dipikul oleh pemimpin partai adalah meningkatkan kompetensi manajerial dan leadershipnya. Terkait dengan pandangan bahwa tantangan ke depan adalah tantangan organisasi yang berbasis pengetahuan, maka manajer dan pemimpin masa depan harus memiliki kompetensi yang memadai dalam rangka penguasaan kompetensi itu. Hal yang paling utama di bangun adalah modal intelektual. Modal intelektual berarti gagasan, inovasi, pengetahuan, cara melakukan dan modal keahlian (Bennis, Townsend, 1998).

Tantangan kepemimpinan partai di masa-masa mendatang adalah bagaimana menyikapi sejumlah tantangan dan mengatasi hambatan yang muncul dari perubahan lingkungan yang bersifat unpredictable (tidak dapat diduga). Untuk dapat unggul dalam lingkungn seperti itu,maka yang pertama harus disadari oleh pemimpin partai ke depan adalah bahwa perubahan itu tidak terhindarkan dalam skala yang sangat cepat dan kadang kadang melampaui logika berpikir sebagaimana lazimnya. Oleh karena itu, pemimpin partai mutlak harus memiliki kompetensi dalam mengelola perubahan. Untuk menghadapi hal tersebut, dibutuhkan akselerasi, yaitu suatu proses percepatan atau peningkatan kecepatan ataupun laju membangun dan menata ulang fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan partai agar dapat memberikan out comes yang sebesar-besarnya bagi kepentingan partai. Akselerasi partai dalam konteks perubahan adalah menuntut seluruh komponen kader dan unsur-unsurnya berkiprah secara fungsional dalam mendorong dan mengarahkan berbagai upaya untuk mencapai tujuan melalui perubahan-perubahan yang cepat, terencana dan terarah, baik dalam hal pengkaderan maupun dengan fungsi partai di tengah-tengah publik.

Untuk meningkatkan fungsi-fungsi partai dalam sector public diperlukan upaya terencana secara konseptual dengan memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu: penyempurnaan kelembagaan partai, penyempurnaan manajemen partai dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kader partai. Ketiga komponen pokok itu mempunyai peranan yang sama pentingnya dan saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Penjelasannya sebagai berikut:


Penyempurnaan Kelembagaan Partai

Kelembagaan partai adalah komponen yang sangat penting untuk dijadikan alat mobilisasi masyarakat dan kelompok-kelompok baru dalam sejarah peranan baru menuju modernisasi. Dalam terminology administrasi kelembagaan terkait dengan dua unsur utama, yaitu unsur kultur dan unsur struktur (Thoha, 2004). Kultur merupakan perpaduan tata nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang diyakini kebenarannya untuk diperjuangkan. Kultur inilah yang membedakan antara partai politik dengan yang lainnya. Kultur dapat diidentifikasi dari kebiasaan organisasi, baik yang besifat positif maupun yang bersifat negatif. Kebiasaan perilaku bawahan membuat laporan Asal Bapak Senang kepada atasan yang selama ini terlanjur menjadi citra manajemen pemerintahan, merupakan kultur dalam birokrasi yang tampaknya telah menjadi nilai karena telah berlaku dalam jangka waktu yang lama.

Sedangkan struktur adalah kerangka yang dipergunakan sebagai tata aliran proses bagaimana kultur itu bisa diterapkan dan diwujudkan dalam satu tatanan kelembagaan. Perlu diperhatikan bahwa struktur sebagai kerangka sebuah proses akan sangat efektif bila didesain dengan prinsip structure follows function and strategy (Sarunpayang, 2003). Dari prinsip ini, sebuah struktur akan membantu untuk menyelesaikan sejumlah masalah dalam organisasi dan tidak sebaliknya, justru struktur yang akan menciptakan masalah karena tidak berdasarkan pada kebutuhan akan fungsi dan strategi. Namun, perlu dicermati pula agar organisasi tidak sering berubah karena adanya perubahan fungsi dan strategi organisasi.

Kedua komponen kelembagaan yang disebutkan di atas perlu menjadi perhatian dalam upaya revitalisasi Partai Bulan Bintang. Wujud nyata dari kelembagaan partai adalah struktur organisasi dengan cara penyederhanaan terhadap struktur dengan satuan-satuan organisasi yang sangat besar. Tujuannya adalah agar terbangun struktur yang tepat serta semakin efektif untuk menyelenggarakan sejumlah fungsi. Tuntutan untuk melakukan penyederhanaan organisasi dalam partai karena biaya administrative yang cenderung semakin besar dalam pembiayaan keuangan partai

Penyempurnaan Manajemen Partai.

Dalam manajemen partai banyak sekali yang perlu disempurnakan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan,pertama, dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, dan kedua pelayanan terhadap unsur administrasi partai.

Pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya yang dilakukan partai masih belum memuaskan masyarakat. Misalnya dalam aksi-aksi social, sangat kecil sekali peran partai, malah boleh dikatakan tidak ada. Kalaupun ada, sifatnya sporadic dan temporal sehingga tidak ada kesan sama sekali bagi masyarakat bahwa apa memang partai itu bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ?. Memang perjuangan partai lebih konsepsional dilaksanakan di parlemen, tetapi jangan lupa bahwa masyarakat juga menilai sampai sejauh mana partai politik itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama mengatasi persoalan yang muncul dalam keseharian. Hal inilah yang membuat masyarakat mendukung sebuah partai politik dalam menghadapi pemilihan umum.

Pemberian pelayanan yang lamban merupakan kendala bagi berkembangnya citra partai ditengah-tengah masyarakat. Situasi seperti ini tentu tidak kondusif bagi perkembangan partai. Beberapa praktisi dan teoritisi administrasi berpendapat bahwa peranan pelayanan partai terhadap kebutuhan masyarakat merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh sebuah partai politik, kalau memang ingin dipilih dalam Pemilihan Umum.

Tantangan yang dihadapi oleh Partai Bulan Bintang sekarang adalah bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang meningkat dengan cepat, sejalan dengan bertambah cerdasnya rakyat dalam menentukan pilihannya. Tantangan ini dapat menjadi ancaman, namun juga dapat menjadi peluang yang baik bagi berkiprahnya kader partai secara professional. Tantangan akan menjadi ancaman, apabila kita tidak mampu mengatasi persoalan yang ditimbulkannya. Sebaliknya, tantangan dapat menjadi peluang apabila kader partai mampu melakukan inovasi dan bekerja lebih cerdik untuk memecahkan masalah dengan cara-cara baru. Kita harus menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui perubahan dan reformasi di segala bidang kehidupan.

Apa yang terjadi pada kepemimpinan partai akan terjadi pula pada perubahan organisasi partai. Keduanya tidak langsung terjadi begitu saja. Dalam konsep “kekuasaan” ditemukan bagaimana memahami sebuah keinginan orang menghabiskan banyak energi untuk mencoba menyelesaikan tugasnya dengan baik untuk dirinya maupun orang lain dengan prilaku sosial yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk selalu mempertahankan kekuasaan, dan tentu saja hal ini akan dapat menghambat sebuah perubahan.

Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh partai dalam manajemen pelayanan antara lain adalah sulitnya mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan, yang kadangkala berkaitan dengan tersedianya dana untuk melakukan kegiatan, masalah internal partai masih belum dapat diharapkan untuk mendukung kegiatan, membuat aktivitas menjadi lamban dan terkesan tidak punya kualitas kerja.

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kader Partai.

Esensi dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia adalah menata kembali peran dan fungsi yang seyogyanya dilaksanakan secara baik oleh kader partai. Untuk mewujudkan hal itu, maka key-leverage yang paling penting mungkin efektif adalah terbangunnya secara sitematis potensi kader, termasuk di dalamnya adalah kompetensi kepemimpinan dalam partai.

Kompetensi merupakan aspek-aspek pribadi dari seseorang yang memungkinkan untuk mencapai kinerja yang superior (kamus Kompetensi LOMA dalam Nurwahyudianti : 2003). Aspek-aspek pribadi yang dimaksud meliputi sifat, motif, system nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Buyatzis (1982) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang tampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Terkait dengan kualitas pimpinan, kompetensi dimaksudkan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kualitas dari seorang manusia atas pimpinan yang efektif (Thomas dan Boyatzis : 2002)

Rotwell (1992) membagi kompetensi ke dalam empat bagian, yaitu : Pertama, Technical Competence, kompetensi yang berhubungan dengan sejumlah kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Kedua, Managerial Competence, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan sejumlah kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Ketiga, Social Competence, yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Keempat, Intelectual / Strategic Competence, yaitu kemamapuan untuk berpikir strategis dengan prediksi dan visi ke depan.

Dalam hubungannya dengan konsep efektifitas kepemimpinan, kompetensi adalah sebuah variable pendukung yang memungkinkan seorang pemimpin dapat memimpin dengan efektif. Hal ini dimungkinkan karena dengan kompetensi yang tinggi, seorang pemimpin mampu memenuhi criteria seorang pemimpin yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dapat diukur dari enam, indicator, yaitu : Pertama, dapat memajukan dan mengembangkan organisasinya secara cepat dan dengan citra yang baik. Kedua, mampu menanggapi secara cepat berbagai tantangan atau krisis dalam organisiasinya. Ketiga, tingginya kepuasan pengikut. Keempat, tingginya komitmen pengikut terhadap sasaran organisasi. Kelima, peluang-peluang pengembangan pimpinan pada posisi yang lebih tinggi. Keenam, terbangunnya peluang pengembangandan kesejahteraan pengikut. (Yuki, 1994)

Dari criteria kepemimpinan yang efektif seperti yang disebut di atas telah menunjukan bahwa untuk membangun suatu kepemimpinan dalam Partai Bulan Bintang yang efektif, maka salah satu kunci pengungkitnya (key-leverage) adalah tersedianya pimpinan partai yang efektif. Untuk menciptakan pimpinan partai yang efektif kuncinya terletak pada tingginya kompetensi yang dimiliki oleh seorang kader partai dalam mengabdikan dirinya untuk kepentingan umat.

Sesuai dengan judul artikel ini, Kompetensi Kepemimpinan Partai Bulan Bintang, ke depan yang perlu dilakukan adalah penataan kembali fungsi Partai Bulan BIntang agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam mencapai efektifitas pencapaian tujuan partai.

Beberapa saran perubahan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran partai : Pertama, dukungan kepemimpinan yang mempunyai kompetensi tinggi. Pemimpin yang dibutuhkan pada masa sekarang adalah pemimpin yang mempunyai atribut-atribut seperti Bebas dari cacat politik, artinya tidak pernah tersentuh issue-issue terlibat korupsi, karena ini bisa merusak citra partai yang dipimpinnya, mempunyai Integritas, yaitu dedikasi terhadap apa yang ia ketahui sebagai kebenaran; Trust, yaitu dapat dipercaya dalam menyampaikan keadaan partai dan harus didukung oleh kemampuan orang-orangnya; Komitmen, yaitu punya dedikasi, kesabaran dan keuletan dalam melaksanakan amanat partai; Toughness, atau mampu dan gigih dalam mempertahankan prinsip dan standar; mampu berkomunikasi dan menggerakkan serta membina kerjasama tim; Mampu menghidupkan semangat kerja. Kesimpulannya bahwa partai memerlukan kepemimpinan strategis yaitu kepemimpinan yang memberikan : a sense of continuity, a sense of excitement dan membuat standar yang jelas dalam rangka pengembangan partai ke depan.

Kedua, perlu pembenahan secara lebih serius dalam proses pembuatan kebijakan yang berorientasi pada outcomes. Terutama yang terkait dengan kebijakan partai untuk memperkuat struktur pendanaan partai dengan melaksanakan pengembangan kemampuan kader dalam bidang usaha dan pengembangan potensi sumber daya manusia yang terintegrasi dalam menciptakan insane yang berpotensi. Agar semua kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, perlu didukung oleh berbagai kebijakan pendukung seperti adanya prasarana fisik social yang memadai, tatanan kelembagaan yang kondusif termasuk administrasi partai harus ditujukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik.

Ketiga, revitalisasi peranan administrasi partai. Organisasi partai harus efisien dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu perubahan pola pikir dan pendekatan pada cara, prosedur dan peraturan tentang bagaimana pelaksanaan suatu tugas (rules driven) menjadi penekanan pada realisasi visi, misi dan tujuan yang harus dicapai oleh tugas atau pekerjaan (mission driven). Kekentalan kepada hal yang berbau paternalistic dan feodalistik harus diganti dengan nilai-nilai budaya yang lebih egaliter pada kesetaraan (equality), kebebasan (freedom) dalam batas-batas hukum, kaidah sopan santun (acceptual standards of conduct), partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab kreativitas dan inovasi berakar dalam nilai-nilai budaya terutama dalam kaitannyaa dengan kebebasan intelektual (Cavalle, 1997).

Keempat, penataan ulang organisasi partai yang memungkinkan lebih fleksibel. Salah satu implikasi dari penyederhanaan struktur organisasi partai adalah pengurangan jumlah satuan organisasi agar dapat lebih dikembangkan kea rah organisasi pembelajaran (learning organization) yang mampu menciptakan system yang efektif untuk menggerakan roda organisasi partai sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan sayap partai dengan seluas-luasnya.

Dari paparan di atas secara sepintas akan saya jelaskan bagaimana seharusnya para pimpinan partai dapat membangun kompetensi kepemimpinan dengan baik:
pertama, pimpinan partai hendaknya dapat membangun kesadaran bahwa tantangan kepemimpinan yang sesungguhnya adalah cepatnya perubahan lingkungan. Selama ini kesadaran tentang isu tersebut belum dapat mendorong organisasi partai untuk segera merubah strategi dan pendekatan. Akibatnya, partai dinilai sangat terlambat bahkan tidak dapat mengimbangi lagi tuntutan perubahan lingkungan masyarakat.
Kedua, pimpinan partai sebaiknya lahir dari proses seleksi yang matang. Mengharapkan kinerja pimpinan yang ditandai tingginya efektifitas dalam memimpin hanya dapat dicapai dengan proses seleksi dan penempatan yang baik. Efektifitas kepemimpinan akan sangat mudah dicapai bila terdapat kesesuaian atau kecocokkan antara potensi pemimpin dengan sifat dan karakteristik pekerjaan dalam partai (Stewart, 1976). Kelemahan dalam organisasi partai kita selama ini yakni masih rendahnya derajat perhatian terhadap penilaian kompetensi pimpinan.
Ketiga, untuk membangun efektifitas kepemimpinan partai ke depan harus juga dapat membiasakan perubahan melalui situational engineering. Prinsip ini didasari oleh pandangan bahwa daripada organisasi partai sulit untuk menemukan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan, lebih baik cara bekerja dan karakteristiknya dalam organisasi partai diubah agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi partai. Situational engineering juga termasuk dalam tanggung jawab, posisi, modifikasi sistem informasi serta proses perencanaan formal (Fielder and Chemers, 1982).
Keempat, mengembangkan pelatihan manajemen termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan leadership. Kepemimpinan dalam partai perlu selalu dikembangkan dalam rangka peningkatan efektifitas organisasi partai dan juga mempersiapkan kader pemimpin sebagaimana kepemimpinan yang dibutuhkan bangsa dan Negara ke depan.

(Ciputat, 24 Februari 2010)

-------------------------------------

dapat dilihat pula pada catatan penulis di SINI